JoomlaLock.com All4Share.net

Ketentuan Umum

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut SK Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan. DOWNLOAD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sibolga.
  2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

  3. Para Pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

  4. Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.

  5. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pencari keadilan.

  6. Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Penunjukan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di pengadilan

  7. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari sidang yang dibuat Ketua Majelis Hakim.

  8. Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum baik secara klasifikasi maupun kronologis.

  9. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

  10. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya.

  11. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Sibolga.

  12. Standar pelayanan administrasi kepegawaian seharusnya diberikan kepada seluruh pegawai  negeri sipil di Pengadilan Agama Sibolga secara cepat, tepat, dan akurat.

  13. Standar pelayanan administrasi keuangan adalah untuk mewujudkan pelayanan penyusunan laporan perkembangan dan dalam rangka memperlancar kegiatan updating perkebangan realisasi anggaran dan analisis atas laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama Pelaihari yang cepat, tepat, efektif, efisien, tertib administrasi, dan akuntabel sehingga mampu mendukung kelancaran tugas pengguna pelayanan.

  14. Standar pelayan administrasi Umum adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Pengadilan Agama Sibolga yang lebih berkualitas, dan terciptanya instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akubtabilitas kinerja.

Aplikasi Mahkamah Agung RI

Newsletter

ingin berita dan artikel kami yang terbaru silahkan masukkan email anda di bawah ini
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…