JoomlaLock.com All4Share.net

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sibolga

VISI

 

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

 

 

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dansejalan dengan visi Pengadilan Tinggi Agama Medan, yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung”.

Penetapan visi Pengadilan Agama Sibolga tersebut lahirdari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk interpensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan public terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

 

 

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Agama Sibolga adalah:

 

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sibolga.

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

3.Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Sibolga yang modern.

4.Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sibolga.

 

Penjelasan Misi

1.Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sibolga.

Realita sejarah telah membuktikan bahwa tidak adanya kemandirian lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, menciptakan lembaga peradilan yang mandiri menjadi prioritas utama program supremasi hukum. Kemandirian struktur kelembagaan telah terwujud dengan penyatuatapan lembaga peradilan (one roof system) di bawah Mahkamah Agung RI. Kemandirian secara teknis yustisial terwujud dalam bentuk sistem dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan proses perkara yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, putusan yang netral dan memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program perioritas badan peradilan tahun 2010-2035.

 

Dukungan sumber daya manusia yang professional sebagai subjek penyelenggara pelayanan hukum merupakan salah satu faktor primer yang menentukan bagi terwujudnya lembaga peradilan yang agung. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengarah dan pendorong (kepemimpinan pengadilan) memegang peranan penting sebagai driver yang akan membawa lembaga peradilan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian juga SDM yang menjadi mesin penggerak sistem managemen peradilan mesti memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

 

2.Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Bagi pencari keadilan (justiciabelence) sebagai steakholder yang merasakan langsung pelayanan hukum yang paling penting adalah terselenggaranya proses perkara secara cepat, tepat, tertib dan benar. Proses perkara yang lambat dan terkesan berlarut-larut akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Efektivitas dan efisiensi proses perkara sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan faktor-faktor seperti administrasi dan keuangan. Sejalan dengan keinginan itu, maka Pengadilan Agama Sibolga memandang bahwa proses perkara secara efektif dan efisien sangat penting diwujudkan.

 

 

3.Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Sibolga yang modern.

Modernisasi pengeloaan lembaga peradilan berbasis TI merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang agung. Penerapan TI dalam percepatan pelaksanaan administrasi merupakan suatu strategi yang handal untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja, serta dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Modernisasi managerial harus dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sebagai penggerak organisasi yang didukung oleh mekanisme kerja yang berorientasi kepada sistem (system oriented).

 

4.Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sibolga”.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Aplikasi Mahkamah Agung RI

Newsletter

ingin berita dan artikel kami yang terbaru silahkan masukkan email anda di bawah ini
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…